Pemprov Sumut Gerak Cepat Tekan Inflasi Tertinggi Nasional, Bobby Nasution Tegaskan 11 Langkah Konkret

BOLAHITA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menekan laju inflasi yang mencapai 5,32% (yoy) pada September 2025, tertinggi secara nasional.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, pengendalian inflasi menjadi prioritas utama daerah, karena berdampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Bobby Nasution di Medan, usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (6/10).

SENNCOIN Selling High Quality Roasted Beans and Ground Coffee

Tekanan inflasi di Sumut terutama bersumber dari komoditas pangan bergejolak, seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan gejolak harga tersebut, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan berbagai aksi jangka pendek.

Dalam tiga bulan ke depan, Pemprov Sumut akan menjalankan 11 langkah cepat menurunkan harga komoditas penyumbang inflasi tertinggi, yakni:

1. Membagikan secara gratis komoditas penyumbang inflasi.

2. Membuat paket bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah.

3. Mempercepat program bantuan pangan.

4. Menggelar pasar murah di berbagai wilayah.

5. Melakukan intervensi tataniaga untuk menjaga harga.

6. Melaksanakan sidak pasar rutin.

7. Monitoring distribusi pangan agar pasokan lancar.

8. Memperkuat kerja sama antar daerah penghasil dan konsumen.

9. Menugaskan BUMD mengelola cabai dan bawang merah.

10. Mengantisipasi kebutuhan bahan pangan untuk program MBG.

11. Menetapkan toko pantau inflasi di tiap kabupaten/kota.

Bobby menegaskan seluruh langkah tersebut dijalankan dengan prinsip 4T: tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu.
“Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bobby menyebut pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan operasi pasar, tetapi juga membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran BUMD pangan daerah dalam menjaga stok dan distribusi komoditas utama.

View this post on Instagram

A post shared by ???????????????????? ???????????????????? (@sumut.juara)

Untuk itu, Pemprov Sumut menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk aktif mengelola dan menyalurkan pasokan cabai, bawang, serta beras.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menjelaskan bahwa Pemprov juga memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.

Menurutnya, BUMD pangan akan didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, bekerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kesinambungan pasokan.
“Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, harga akan lebih terkendali,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov juga meningkatkan koordinasi antara TPID, BI, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan, serta memastikan komunikasi publik berjalan efektif melalui konferensi pers dan rilis berkala agar masyarakat mendapatkan informasi harga yang akurat dan transparan.