Pj Gubsu Harus Harus Selesaikan Soal Tunggakan Uang Saku dan Transport Atlet dan Pelatih Pelatda Sumut Pekan Ini
Para atlet dan pelatih Pelatda Sumatera Utara untuk PON 2024 ini hampir dua bulan belum mendapatkan haknya
SENNCOIN Selling High Quality Roasted Beans and Ground Coffee
SUMUTJUARA - Rafriandi Nasution menyayangkan situasi atlet dan pelatih Pelatda Sumatera Utara untuk PON 2024 yang belum mendapatkan uang saku dan transportasi.
Para atlet dan pelatih Pelatda Sumatera Utara untuk PON 2024 ini hampir dua bulan belum mendapatkan haknya. Terhitung dari bulan Januari dan Februari 2024, dimana setiap atlet dan pelatih menerima di akhir bulan.
"Jangan kita merasa atlet-atlet itu merasa buruh atau pegawai. Kita nunggu keringat mereka kering baru dikasih honornya (uang saku dan transportasi, Red). Karena mereka yang akan bertarung demi Sumut. Kita harus urus mereka (atlet) baik-baik," kata Rafriandi Nasution, pengamat olahraga Sumatera Utara kepada Bolahita.
BACA JUGA :Semangat PON 2024 Belum Sampai di Seluruh daerah Sumut
"Jadi jangan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja dengan terbangunnya venue-venue di Sumut ini. Tapi ya kita harus kejar juga prestasi atletnya, itu juga sangat penting," ucap Rafriandi.
Menurut Rafriandi yang juga menjabat Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Sumut ini, seharusnya persoalan yang seperti ini jangan sampai melebar terlalu lama. Apalagi terkait atlet yang akan mengangkat nama Sumut. "Seharusnya urusan - urusan teknis teknis seperti ini jangan jadi persoalan publik. Harusnya sudah diselesaikan," harapnya.
"Jadi PB PON (dalam hal ini Pj Gubernur Sumut, Red) dengan yang ketua hariannya ini dapat bekerja. Jangan hanya numpang nama saja disana. Persoalan tunggakan uang saku atlet harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu ini. Sudah harus sudah masuk ke atlet, pelatih tanpa potongan. Bila perlu ditambahin," Rafriandi Nasution.
Terkait dimana letak persoalan macetnya dana untuk atlet dan pelatih Pelatda Sumut ini, Rafriandi mengaku sistemnya sudah tak sama ketika menjadi manajer di cabor Futsal atau sepakbola saat PON Riau lalu.
"Ya semua anggaran itu kan sekarang ini semua ini di KONI. Tapi tidak seperti dulu modelnya, KONI juga dititpkan duit sama Disporasu. Jadi semua yang berkaitan dengan eksekusi tetap KONI. Tapi laporan tetap ke Dispora. Jadi dua lembaga ini harus dicek dulu adminitrasinya. Kalau dulu semuanya ditangani KONI," beber Rafriandi.
View this post on Instagram
What's Your Reaction?
