Sumut Terima Penghargaan Bina Kabupaten Kota Peduli HAM
Kementerian HAM Berikan Penghargaan kepada 20 Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia
INFO SUMUT - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan penghargaan kepada 20 provinsi terbaik yang berhasil membina dan membangun mayoritas Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Penilaian ini dilakukan berdasarkan indikator yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Pada puncak peringatan Hari HAM ke-76 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menerima penghargaan sebagai pembina terbaik Hak Asasi Manusia dari Kementerian HAM.
“Kita bersyukur atas penghargaan ini. Namun, pada dasarnya, membina dan membangun daerah peduli HAM adalah kewajiban kita semua, terutama pemerintah daerah,” ujar Fatoni dalam keterangannya, Kamis (12/12/2024).
SENNCOIN Selling High Quality Roasted Beans and Ground Coffee
Fatoni menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia seluruh masyarakat tanpa kecuali. Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan serta membangun masyarakat yang adil dan setara.
“Salah satu prinsip utama HAM adalah tanpa diskriminasi. Prinsip ini selalu kami tekankan dalam perencanaan pembangunan di Sumut. Dalam proses pembangunan, tidak boleh ada pembedaan, semua golongan masyarakat harus merasakan dampak positifnya,” jelas Fatoni.
Selain itu, Pemprov Sumut terus mengedepankan prinsip HAM dalam setiap pelayanan publik yang diberikan. Upaya ini terus ditingkatkan demi terciptanya layanan yang adil dan bermartabat bagi seluruh warga.
“Pelayanan publik yang kami berikan selalu mengacu pada prinsip-prinsip HAM,” tambahnya.
Menteri HAM Natalius Pigai menyoroti pentingnya sinergi dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk lebih serius memenuhi hak-hak dasar warganya.
“HAM adalah dasar pembangunan manusia yang bermartabat. Penghargaan ini diharapkan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat,” kata Natalius.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa HAM harus menjadi pondasi utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Ia mengingatkan pentingnya memastikan pelayanan publik, penegakan hukum, dan kesejahteraan masyarakat selalu berorientasi pada prinsip HAM.
What's Your Reaction?
