Terkait Sanksi Pengibaran Merah Putih, NOC Indonesia Update Pertemuan dengan WADA

JAKARTA - NOC Indonesia mengupdate tentang upaya mereka mengakhir sanksi yang dikeluarkan oleh WADA.

Hal tersebut diumumkan dalam postingan instagram Noc Indonesia yang mengatakan Ketum NOC Indonesia @rajasaptaokto datang ke markas besar WADA di Lussane, Swiss pada hari Rabu, (08/12/201) 

Kedatangan mereka untuk menyampaikan langsung progres yang dikerjakan Gugus Tugas dan LADI serta komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan olahraga yang bersih, profesional, modern, dan independen. 

Hasilnya, WADA terkesan dengan kerja cepat Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA yang mendorong Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) secara serius dalam menyelesaikan pending matters. 

WADA meminta kinerja impresif ini dapat dipertahankan, agar Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) bisa segera mendapatkan status compliance (patuh).

Hal itu dikatakan langsung Sekretaris Jenderal WADA Olivier Niggli yang didampingi Direktur Regional Anti-Doping Eropa dan Hubungan Federasi Internasional Sébastien Gillot.

“Kami berterima kasih karena Gugus Tugas sudah mau datang jauh-jauh dari Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sangat impresif. Dalam waktu singkat, Gugus Tugas yang terdiri dari NOC, LADI, Kemenpora, dan perwakilan cabor telah melakukan direksi yang tepat. Terutama Gugus Tugas yang telah mendorong LADI menyelesaikan pekerjaannya serta NOC Indonesia yang sangat concern dengan hal ini,” kata Niggli.

LADI telah menyelesaikan hampir 90 persen pekerjaan rumah, terkait administratif seperti pemenuhan tenaga kerja penuh waktu (full time).

Hingga hal teknis seperti penyelesaian Test Distribution Plan (TDP), baik In Competition Test (ICT) dan Out of Competition Test (OCT).

Sedangkan pekerjaan yang masih dalam tahap penyelesaian adalah perihal anggaran tahunan LADI. 

Serta adanya legal standing Indonesia dalam menciptakan olahraga yang bersih. 

Terkait hal tersebut, pak Okto menjelaskan pemerintah Indonesia, baik Kemenpora, Kementerian Keuangan, serta legislatif telah berkomitmen mematuhi hal tersebut.