Didukung 7 Pengkab / Pengkot, Pengacara Muda Pimpin TI Bali.

BOLAHITA, DENPASAR - I Gede Putu Bimantara Putra secara aklamasi terpilih sebagai Ketua umum Pengprov TI Bali periode 2020-2024.

Setelah melalui Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Taekwondo (TI) Bali yang digelar di hotel Grand Bali Park di kawasan Gatot Subroto Denpasar, Bali  pada minggu (5/1/2020).

Peserta Musprovlub berasal dari 7 pengkab yang membentuk Presidium Pengprov TI Bali dan sepakat untuk tetap menjalankan Musprovlub tanpa kehadiran dari PBTI.

Menurut Ketua UmumI Gede Putu Bimantara yang merupakan Ketua Pengkab TI Karangasem, bahwa pelaksanaan Musprovlub ini adalah sebuah sikap  tegas yang dimiliki oleh 7 pengkab terhadap pelanggaran AD/ART oleh Pengprov TI Bali dan PBTI yang membiarkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Menurutnya PBTI tidak memahami  situasi yang sedang terjadi di TI Bali yang sudah ricuh karena seorang Plh Ketum yang tidak bisa diajak berkomunikasi. "Jangankan kami ketua-ketua Pengkab, dipanggil KONI Bali saja dia menolak datang, gimana mau berkomunikasi. PBTI tidak mengerti soal keadaan yang terjadi ini," kata I Gede Putu Bimantara.

Langkah pertama Ketum TI Bali ini yang berprofesi sebagai Pengacara ini adalah mengeluarkan surat rekomendasi atlet Argya Virangga dan Kharisma Roring sebagai atlet dan pelatih peserta seleksi Pra-Olympic dari Bali.

Bila rekomendasi kami ditolak PBTI, maka dapat dipastikan Argya Virangga tidak akan mengikuti seleksi Pra-Olympic dan tidak akan ikut dalam PON Papua.

Selain rekomendasi tersebut, Pengprov TI Bali akan segera mengkosolidasikan para wasit daerah. Mereka hanya boleh bertugas bila ada surat tugas dari Pengprov yang baru. Sehingga pada bulan February kami segera menggelar kejuaraan berskala seluruh Bali.

Tujuannya adalah untuk mengejar ketinggalan kejuaraan yang dibatalkan oleh Plh. Ketum Pengprov TI Bali, I Ketut Sugiartha  tahun kemaren. Atlet-atlet kita wajib untuk mendapatkan tempat untuk bertanding.

Menanggapi adanya dualisme dan ketidakhadiran PBTI Bimantara Bimantara menegaskan tidak ada dualisme, Musprovlub yang telah dilaksanakan sudah sesuai AD/ART. PBTI tidak datang itu artinya tidak menggunakan hak suara, Musprovlub tidak diatur mengenai rekomendasi dari PBTI.

Plh hanya mengganti kekosongan Ketua Umum yang belum terpilih, setelah diadakan Musprovlub tugas Plh berakhir berdasarkan anggaran rumah tangga TI. Tujuh pengkap di Bali adalah pemegang suara mayoritas dan melambangkan kedaulatan TI Bali yang sesungguhnya ujarnya dengan tegas.