Sumut Minim Infrastruktur Olahraga

Pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib menjamin ketersediaan prasarana olaraga sesuai standar dan kebutuhan. Namun amanah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini belum berjalan maksimal.

“Di Sumut, selain minimnya pembangunan sarana prasarana, standarisasi juga masih jadi masalah. Pemuda dan atlet berprestasi akan membawa nama baik dan mengangkat martabat suatu daerah bahkan bangsa. Karena itu, faktor pendukungnya berupa pra sarana dan sarana harus kita bangun," ungkap Kadispora Sumut, H Baharuddin Siagian SH MSi.

Dia menyatakan demikian dalam sambutan tertulis dibacakan Sekretaris Disporasu H Sakiruddin SE MM, saat acara Bimtek Sarana Prasarana Olahraga Sumut di Hotel Asean baru-baru ini.
  
Sakiruddin yang hadir bersama Kabid Sarana Prasarana Drs Sujamrat Amro MM menegaskan, pembangunan sarana harus standar dan disesuaikan dengan karakter dan situasi di daerah masing-masing.
 
“Banyak sekarang GOR yang dibangun berkapasitas besar, tapi sayangnya tidak standar. Hal ini terjadi karena pelaksana teknisnya kurang memahami standarisasi sarana olahraga dan tidak berkomunikasi dengan dinas atau organisasi terkait," papar Sakiruddin.
  
Contoh sederhana soal standar stadion dan GOR antara lain tersedianya 6 ruangan antara lain ruang wasit/juri, medis, konferensi pers, dan ruang ganti. Selain itu, jalur keluar masuk pemain/atlet dan penonton harus terpisah.
  
"Kita jangan membayangkan membangun stadion berkapasitas 35 ribu di suatu daerah, padahal daerah itu penduduknya tidak begitu banyak. Jangan besar, yang penting lapangan rumputnya standar dan fasilitas pendukungnya terpenuhi," papar Sakiruddin.
  
Di setiap daerah, minimal harus dibangun 3 sarana olahraga, yakni Stadion yang memiliki lintasan atletik tartan, kolam renang, dan GOR. "Kalau 3 sarana olahraga ini sudah ada, itu sudah cukup untuk membangun prestasi," tegasnya.