10 Negara yang Pernah Diskors FIFA karena Intervensi Politik: Ada Indonesia

BOLAHITA.ID - Perdebatan mengenai independensi FIFA kembali mencuat setelah muncul pro dan kontra terkait penangguhan hukuman Folarin Balogun di Piala Dunia 2026.

Selama ini, badan sepak bola dunia tersebut dikenal memiliki aturan tegas yang mewajibkan setiap asosiasi anggotanya mengelola urusan secara mandiri tanpa campur tangan pihak ketiga, termasuk pemerintah.

Pelanggaran terhadap prinsip tersebut kerap berujung sanksi berat, bahkan hingga skorsing dari kompetisi internasional. Namun, situasi berbeda terlihat dalam kasus Amerika Serikat. Presiden negara tersebut, Donald Trump, secara langsung meminta FIFA untuk menangguhkan hukuman kartu merah Balogun.

SENNCOIN Selling High Quality Roasted Beans and Ground Coffee

Hal ini pun memicu pertanyaan besar: apakah FIFA mulai menerapkan standar ganda?

Sebagai perbandingan, setidaknya terdapat sejumlah negara yang pernah dijatuhi sanksi oleh FIFA akibat intervensi pemerintah, konflik internal federasi, hingga campur tangan lembaga hukum. Berikut rangkumannya:

Kuwait menjadi salah satu negara yang paling sering bersinggungan dengan FIFA dalam isu independensi federasi. Pada 2015, negara ini dijatuhi sanksi karena regulasi olahraga nasional dinilai tidak sesuai dengan ketentuan FIFA. Dampaknya, Kuwait gagal mengikuti sejumlah laga kualifikasi Piala Dunia 2018. Skorsing baru dicabut pada Desember 2017 setelah adanya perubahan undang-undang olahraga.

Brunei Darussalam pernah terkena larangan tampil di kompetisi internasional pada September 2009 akibat campur tangan pemerintah. Sanksi tersebut berlangsung hampir dua tahun sebelum dicabut pada Mei 2011.

Irak juga sempat mengalami skorsing pada November 2009 setelah federasi sepak bola mereka dibubarkan oleh Komite Olimpiade Nasional dan diambil alih aparat keamanan. FIFA akhirnya mencabut sanksi setelah kewenangan federasi dipulihkan.

View this post on Instagram

A post shared by ???????????????????????????????? ™ (@bolahita)

Indonesia merasakan dampak serupa pada 2015 akibat konflik antara pemerintah dan PSSI. FIFA menilai terjadi intervensi pihak ketiga sehingga menjatuhkan skorsing yang membuat Indonesia absen dari berbagai ajang internasional hingga 2016.

Pakistan beberapa kali tersandung masalah tata kelola. Pada 2017, FIFA menjatuhkan sanksi karena federasi berada di bawah kendali administrator yang ditunjuk pengadilan. Bahkan pada Februari 2025, Pakistan kembali disanksi karena belum mengadopsi perubahan konstitusi sesuai permintaan FIFA dan AFC.

Rusia menjadi kasus berbeda karena sanksi dijatuhkan akibat konflik geopolitik setelah invasi ke Ukraina pada 2022. Hingga kini, Rusia masih belum diizinkan tampil di kompetisi FIFA maupun UEFA.

Kenya juga berulang kali disanksi FIFA akibat dugaan campur tangan pemerintah, termasuk pada 2004, 2006, dan kembali pada 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran independensi bisa berujung sanksi berulang.

Kongo terkena skorsing pada Februari 2025 karena FIFA menilai adanya intervensi serius dalam operasional federasi, termasuk penguasaan fasilitas dan rekening organisasi. Sanksi dicabut pada Mei 2025 setelah kontrol dikembalikan kepada pengurus resmi.

Sierra Leone dijatuhi sanksi pada Oktober 2018 setelah pemerintah mencopot pimpinan federasi sepak bola. FIFA menganggap langkah tersebut sebagai intervensi langsung terhadap organisasi.

Guatemala juga mengalami skorsing pada 2016 karena dinilai menghambat kerja komite normalisasi yang dibentuk FIFA untuk memperbaiki tata kelola sepak bola nasional.

Berbagai kasus tersebut menegaskan bahwa FIFA secara formal menjunjung tinggi prinsip independensi federasi. Dalam statuta resminya, setiap asosiasi anggota wajib bebas dari pengaruh pihak ketiga. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi berat, termasuk kehilangan hak berkompetisi di level internasional.

Namun, munculnya polemik dalam kasus Folarin Balogun kembali membuka ruang diskusi: apakah prinsip tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten, atau justru fleksibel tergantung situasi dan kepentingan tertentu?