Menpora Erick Resmi Serahkan SK Penetapan Tuan Rumah PON XXII 2028

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, menggelar pertemuan koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

Jun 23, 2026 - 20:45
Jun 23, 2026 - 20:45
 0
Menpora Erick Resmi Serahkan SK Penetapan Tuan Rumah PON XXII 2028
Menpora RI, Erick Thohir, menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6)

BOLAHITA.ID - Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, menggelar pertemuan koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menpora menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, turut diserahkan surat pengantar terkait pelaksanaan ajang olahraga nasional terbesar di Indonesia tersebut.

Penyerahan dokumen tersebut menandai dimulainya persiapan resmi menuju penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 yang akan digelar di tiga provinsi tersebut.

SENNCOIN Selling High Quality Roasted Beans and Ground Coffee

Menpora Erick Thohir mengatakan pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai rencana.

“Pertemuan hari ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028. Kita ingin memastikan seluruh proses persiapan berjalan baik, terukur, dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan olahraga nasional,” ujarnya.

Erick menegaskan bahwa penyelenggaraan PON 2028 harus mengedepankan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional. Menurutnya, berbagai persoalan administrasi yang pernah menjadi catatan pada penyelenggaraan sebelumnya tidak boleh terulang kembali.

“Melalui koordinasi dan konsolidasi ini, kami berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan dengan baik. Aspek administrasi harus dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga berbagai permasalahan yang pernah terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya tidak terulang kembali,” tegasnya.

Selain aspek penyelenggaraan, Menpora juga meminta agar cabang olahraga unggulan yang menjadi prioritas pembinaan nasional dipastikan masuk dalam daftar pertandingan PON 2028. Hal itu dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi Indonesia di level internasional.

“Saya meminta agar cabang-cabang olahraga unggulan yang menjadi prioritas pembinaan nasional dapat dipastikan untuk dipertandingkan. Kita juga perlu melakukan pemetaan ulang terhadap potensi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade,” katanya.

Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa pembahasan mengenai cabang olahraga yang dipertandingkan, sistem kompetisi, regulasi perpindahan atlet, hingga penentuan nomor pertandingan akan dilakukan bersama KONI guna menghasilkan standar kompetisi yang lebih baik dan terukur.

Menpora juga meminta pemerintah daerah untuk segera menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga yang memerlukan revitalisasi. Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah akan lebih mengutamakan perbaikan dan optimalisasi fasilitas yang sudah ada dibandingkan membangun venue baru.

Selain fokus pada penyelenggaraan PON, Erick mengungkapkan bahwa Kemenpora juga mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap ekosistem olahraga nasional.

Pembenahan tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan atlet, sistem penghargaan dan bonus prestasi, hingga program jaminan masa depan bagi atlet setelah pensiun dari dunia olahraga.

“Kami mendapat amanat dari Presiden untuk terus memperbaiki ekosistem olahraga nasional. Tidak hanya terkait pembinaan dan prestasi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan atlet, bonus, hingga dukungan atlet setelah tidak aktif agar semakin baik ke depannya,” ungkap Erick.

Dengan dimulainya koordinasi sejak dini, pemerintah berharap penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 tidak hanya sukses sebagai ajang kompetisi olahraga, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan olahraga nasional dan pembangunan daerah tuan rumah.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow