Kejati Papua Bongkar Korupsi PON XX Senilai Rp8 Triliun

SENNCOIN Selling High Quality Roasted Beans and Ground Coffee

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua mengumumkan komitmen mereka untuk menangani kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 senilai Rp8 triliun pada tahun 2024. 

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Witono, menyatakan bahwa penanganan kasus ini melibatkan oknum pejabat di Papua yang terlibat dalam penyelenggaraan PON XX 2021, yang diadakan setiap empat tahun. 

Lebih dari 30 saksi telah diperiksa dalam kasus korupsi dana PON XX Papua 2021, dan pengumuman resmi akan disampaikan pada bulan Januari 2024.

“Kami sudah memeriksa 30 lebih saksi dari kasus korupsi dana PON XX Papua 21, nanti pengumuman resminya disampaikan Januari 2024,” katanya.

Witono menyebut bahwa kasus ini terungkap setelah banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PON XX Papua 2021 belum menerima pembayaran yang seharusnya. 

Total kerugian negara akibat korupsi ini mencapai Rp8 triliun. Kajati Papua berharap agar tidak ada pihak yang mencoba untuk melakukan upaya melawan hukum terkait kasus ini.

"Jumlahnya ratusan miliar pihak-pihak yang belum dibayarkan oleh panitia PON XX, saya juga berharap tidak ada pihak yang mencoba melakukan upaya melawan hukum dari kasus ini” ujarnya.

Menurut Witono, kasus ini merupakan kasus "kelas kakap" yang akan ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Papua pada awal tahun 2024. 

Kasus tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk pembangunan fisik dan aspek lain yang terkait dengan penyelenggaraan PON XX. 

Angka nominal dari kasus PON XX Papua 2021 yang akan ditangani berkisar antara Rp6 triliun hingga Rp8 triliun, dan melibatkan tokoh-tokoh penting di Papua.

Witono menyampaikan keprihatinannya karena uang rakyat yang disumbangkan ke PON ternyata belum terealisasi dengan baik, dan hal ini dianggap merugikan rakyat sementara menguntungkan individu atau kelompok tertentu.

“Saya sangat prihatin sekali karena ‘uang rakyat’ yang disumbangkan ke PON itu nyangkut di mana-mana dan tentu merugikan rakyat dan menguntungkan individu atau kelompok tertentu,” ujarnya.

Sumber : antara