Rakornas KONI Bahas Evaluasi PON XXI/2024 dan Proyeksi Masa Depan Pekan Olahraga Nasional

BOLAHITA, SUMUT JUARA - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KONI tentang Evaluasi PON XXI/2024 Aceh-Sumut dan Proyeksi PON Lebih Profesional resmi berakhir pada 29 November 2024 di Aston Hotel, Batam, Kepulauan Riau.

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PON di masa depan.

Suasana Diskusi dan Implementasi UU Keolahragaan

Diskusi berlangsung hangat dalam semangat persatuan dan kekeluargaan olahraga. Rakornas ini menjadi implementasi amanah Pasal 37 Ayat 4 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, di mana KONI bertugas mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga tingkat nasional.

Para peserta menyoroti pentingnya Panitia Pengarah dan Pengawas (Panwasrah) yang mewakili KONI Pusat untuk bekerja bersama PB.PON. Keduanya diharapkan mempersiapkan PON secara matang, terarah, dan tepat waktu agar penyelenggaraan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan optimal.

View this post on Instagram

A post shared by ???????????????????? ???????????????????? (@sumut.juara)

Evaluasi PON XXI/2024 Aceh-Sumut

Sebagai PON pertama yang digelar di dua provinsi, PON XXI/2024 menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa evaluasi yang dibahas mencakup:

1. Penetapan Tuan Rumah Lebih Awal
   SK Menpora terkait penetapan tuan rumah perlu diterbitkan lebih awal agar persiapan berjalan maksimal. Keterlambatan pencairan APBN dan APBD pada PON 2024 menyebabkan berbagai masalah, seperti pembangunan venue yang tidak selesai tepat waktu dan absennya test event.

2. Pengadaan Peralatan dan Sistem Penilaian
   Proses tender yang terlambat turut memengaruhi pengadaan peralatan pertandingan. Selain itu, evaluasi juga menyoroti penggunaan teknologi digital, seperti Games Management System (GMS), untuk meningkatkan transparansi dan akurasi penilaian, menggantikan metode manual yang rawan protes.

3. Pembatasan Nomor Pertandingan
   Jumlah nomor pertandingan di PON selanjutnya akan dibatasi maksimal 600-700 nomor, mengikuti tren multi-event internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade.

4. Cabang Olahraga Prioritas
   Cabang olahraga yang dipertandingkan akan berfokus pada 32 cabang Olimpiade, 17 cabang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), 8 cabang potensial SEA Games dan Asian Games, serta 4 cabang pilihan tuan rumah.

5. Cabang Bermasalah Tidak Dipertandingkan
   Cabang olahraga yang menimbulkan banyak masalah pada PON sebelumnya disarankan untuk tidak dipertandingkan di PON berikutnya.

Proyeksi PON XXII/2028 dan Multi-Event Baru

Rakornas juga mendorong Menpora segera menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah PON XXII/2028 agar persiapan anggaran melalui APBD dan APBN dapat dilakukan lebih dini.

Selain itu, KONI menginisiasi multi-event baru untuk meningkatkan partisipasi cabang olahraga, antara lain:

• Indonesia Martial Art Games (IMAG)
• Indonesia Beach Games (IBG)
• Indonesia Indoor Games (IIG)
• Indonesia Youth Games (IYG)

Penyempurnaan Regulasi dan Pengelolaan Atlet

Revisi Peraturan Organisasi (PO) KONI terkait PON juga menjadi fokus pembahasan, termasuk:

• Ketentuan mutasi atlet sebelum Babak Kualifikasi PON.
• Nomor pertandingan yang minim peserta (kurang dari lima provinsi).
• Penyesuaian jadwal untuk menghadapi cuaca ekstrem.

BK PON juga akan menjadi tanggung jawab KONI Pusat dengan pelaksanaan oleh induk cabang olahraga, yang wajib menyelesaikan Technical Handbook (THB) setahun sebelum PON dimulai.

Kajian Permenpora dan Harmonisasi Regulasi

Ketua Umum KONI Kepri, Usep Rahmat S, menyarankan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengkaji Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang standar pengelolaan organisasi olahraga prestasi. Regulasi ini dinilai bertentangan dengan Olympic Charter dan peraturan di atasnya.

Rakornas ini diharapkan menjadi langkah awal bagi KONI untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan PON, mewujudkan efisiensi, dan mencetak prestasi yang lebih baik untuk olahraga Indonesia.