Pemprov Sumut Terima Dana Hibah BMN Senilai Rp 578 Miliar dari Kementerian PUPR
Penjabat Gubernur Sumut, Agus Fatoni, menandatangani berita acara serah terima hibah tersebut di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, pada Kamis (10/10/2024).
BOLAHITA, SUMUTJUARA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp578.421.090.
Penjabat Gubernur Sumut, Agus Fatoni, menandatangani berita acara serah terima hibah tersebut di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, pada Kamis (10/10/2024).
Hibah yang diterima Pemprov Sumut meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan proyek Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP). Agus Fatoni berharap, hibah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumut.
"BMN ini pada prinsipnya untuk rakyat, karena dibangun dengan uang rakyat. Kami berterima kasih atas kepercayaan ini, dan kami akan menjaga aset-aset yang diserahkan," ujarnya.
Fatoni menegaskan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen untuk memanfaatkan serta merawat aset tersebut agar bisa digunakan dalam jangka panjang. "Kita bersyukur atas aset yang telah diserahkan, dan sekarang tugas kita adalah memeliharanya agar tetap bertahan lama," tambahnya.
SENNCOIN Selling High Quality Roasted Beans and Ground Coffee
Total nilai aset yang diterima Pemprov Sumut adalah bagian dari hibah sebesar Rp19,16 triliun yang diserahkan kepada berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, yayasan, hingga perguruan tinggi. Aset yang diserahkan mencakup bangunan radar cuaca, sistem perangkatnya, serta gedung kantor senilai Rp113,99 miliar.
Selain itu, terdapat jalan nasional, jembatan gantung senilai Rp2,79 triliun, serta proyek lain seperti jaringan air minum, rehabilitasi bangunan sekolah dan pasar, dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dengan total nilai Rp9,53 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan bahwa serah terima ini merupakan wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang akuntabel atas uang rakyat. "Ini adalah cara kita menjelaskan kepada publik bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak, bea cukai, dan PNBP dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat," ujar Menkeu.
Sri Mulyani juga mengingatkan para penerima hibah untuk menjaga dan memanfaatkan aset-aset tersebut dengan baik. "Aset negara harus memberikan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya, selain manfaat finansial," pesannya.
What's Your Reaction?