Bobby Nasution Minta Pemerintah Pusat Beri Perhatian Khusus untuk Daerah 3T di Sumut, Terutama Kepulauan Nias

BOLAHITA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, khususnya Kepulauan Nias.

Permintaan itu disampaikan Bobby saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (12/11/2025).

“Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali. Kalau di Kepulauan Nias, sangat bermohon agar tidak ada penyesuaian TKD,” ujar Bobby.

SENNCOIN Selling High Quality Roasted Beans and Ground Coffee

Selain itu, Bobby juga menyoroti pentingnya penyaluran anggaran yang lebih cepat agar program daerah dapat segera berjalan di awal tahun anggaran.

“Aspirasi dari Pemprov dan kabupaten/kota, pertama tentang timing besaran anggaran yang disampaikan ke daerah. Kami harap jangan mepet, supaya bisa langsung dikerjakan sejak awal tahun dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah untuk mengkaji keadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) di daerah. Bobby menyambut baik usulan itu dan menyatakan kesiapan Pemprov Sumut untuk bekerja sama dengan DPR RI.

View this post on Instagram

A post shared by ???????????????????? ???????????????????? (@sumut.juara)

“Kami sangat mendukung dan siap membentuk Satgas tersebut. Semangat kami adalah bekerja bersama demi kesejahteraan daerah,” kata Bobby.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan bahwa pihaknya menjadikan daerah 3T sebagai prioritas pembangunan nasional.
“Masukan dari Pak Gubernur akan kami bawa ke pembahasan anggaran bersama Kemenkeu. Daerah 3T seperti Nias harus mendapat perhatian khusus, termasuk dalam hal pembangunan,” ungkap Wihadi.

Kunjungan Banggar DPR RI ke Sumut kali ini bertujuan untuk menyerap masukan terkait TKD, potensi, dan realisasi penerimaan negara di Sumut. Turut hadir sejumlah anggota Banggar DPR RI, para bupati, dan wali kota se-Sumut.