Edy Rahmayadi Sebut Wali Kota Medan Langkahi Gubernur, Bobby Nasution: Bapak Juga Dulu Minta Saya Jumpai Menteri

INFO SUMUT - Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 02, Edy Rahmayadi, menyoroti koordinasi rivalnya, calon gubernur nomor urut 01 Bobby Nasution, terkait pelaksanaan program daerah yang langsung berhubungan dengan kementerian tanpa melalui gubernur.

"Program itu sudah ada aturannya, tidak boleh lepas dari RPJPN. Seharusnya difasilitasi melalui DPR RI dan DPD. Tapi nyatanya, saat Anda jadi Wali Kota, langsung berhubungan dengan Menteri tanpa melalui DPR," ujar Edy dalam debat ketiga yang digelar Rabu (13/11/2024).

Sebagai informasi, RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi panduan bagi kepala daerah dalam merancang program kerja mereka. Edy menambahkan bahwa dirinya mengetahui hal ini saat berkoordinasi dengan DPR RI.

"Saya berkoordinasi dengan Komisi 5 dan Komisi 2, bukan langsung ke Menteri. Sebagai Wali Kota, harusnya melalui Gubernur sebagai perwakilan daerah. Tapi Anda langsung ke Menteri," lanjutnya.

SENNCOIN Selling High Quality Roasted Beans and Ground Coffee

Menanggapi pernyataan Edy, Bobby Nasution meminta maaf jika pendekatannya sebagai Wali Kota dianggap melewati wewenang Gubernur.

"Sejauh yang saya tahu, program yang saya sebut tadi berasal dari kebijakan Presiden Prabowo dan Gibran yang akan datang. Kalau saat saya jadi Wali Kota dianggap melangkahi Pak Edy sebagai Gubernur, saya mohon maaf," ujar Bobby.

Bobby juga mengungkapkan bahwa Edy sendiri pernah memintanya sebagai Wali Kota untuk bertemu dengan Menteri.

"Saya juga mohon maaf, karena bapak pernah meminta saya untuk menjumpai Menteri. Artinya, cara ini memang efektif. Ke depan, kami pastikan Kepala Daerah, Bupati, dan Wali Kota dapat bersama-sama berkoordinasi dengan Menteri dan DPR RI," katanya.

Diskusi ini bermula ketika moderator mengajukan pertanyaan tentang strategi paslon dalam membangun sinergi antara pusat dan daerah. Bobby menjelaskan pentingnya perencanaan terstruktur untuk pembangunan Sumatera Utara.

"Sumut akan menyesuaikan dengan pemerintah pusat, termasuk program tematik seperti energi hijau, ekonomi hijau, dan bioteknologi," ungkap Bobby. Ia menambahkan bahwa dalam pemerintahan yang akan datang, dirinya berencana melibatkan anggota DPR dan DPD RI dari Sumut serta pihak swasta untuk mendukung pembangunan daerah.

"Kami akan ajak anggota DPR, DPD RI dari Sumut dan swasta untuk membangun daerah ini," pungkas Bobby.