Badko HMI Sumut Dukung Gubernur Sumut Tindak Tegas Perusak Hutan di Sibayak

Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Sumatera Utara untuk menindak tegas pelaku perusakan hutan di kawasan Gunung Sibayak,

Nov 20, 2026 - 10:31
 0
Badko HMI Sumut Dukung Gubernur Sumut Tindak Tegas Perusak Hutan di Sibayak
Ketua Umum Badko HMI Sumatera Utara, Yusril Mahendra Butar Butar

MEDAN – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Sumatera Utara untuk menindak tegas pelaku perusakan hutan di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, yang belakangan viral dan menuai sorotan luas publik di media sosial.

Ketua Umum Badko HMI Sumatera Utara, Yusril Mahendra Butar Butar, menilai rekaman dan laporan kerusakan tutupan hutan yang beredar luas tersebut merupakan alarm keras atas rapuhnya pengawasan kawasan konservasi dan hutan lindung di Dataran Tinggi Karo.

Menurutnya, penindakan hukum merupakan keharusan mendesak untuk menyelamatkan fungsi hidrologis Gunung Sibayak sebagai daerah tangkapan air (catchment area) utama bagi wilayah Karo hingga hilir Medan dan Deli Serdang.

SENNCOIN Selling High Quality Roasted Beans and Ground Coffee

“Kami mendukung penuh langkah tegas Gubernur Sumatera Utara menyikapi perusakan kawasan Sibayak yang tengah menjadi sorotan publik. Penegakan hukum lingkungan tidak boleh berhenti pada pencitraan sesaat, tetapi harus menyasar hingga aktor intelektual dan pemodal di balik aktivitas ilegal tersebut,” ujar Yusril dalam keterangannya di Medan.

Secara ekologis, pembukaan lahan dan perusakan vegetasi di lereng vulkanik Sibayak mengancam stabilitas struktur tanah serta meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor di wilayah hilir.

Selain sanksi pidana maupun administratif, Yusril menegaskan negara wajib memaksa pihak perusak bertanggung jawab penuh melakukan pemulihan ekologis (ecological restoration) pada titik-titik yang telah terdegradasi. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dan kewajiban rehabilitasi lahan kritis dinilai mutlak agar beban kerusakan lingkungan tidak ditanggung masyarakat.

Badko HMI Sumut juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama aparat penegak hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) untuk segera melakukan investigasi lapangan, mengaudit seluruh perizinan di kawasan penyangga, dan memastikan reboisasi berjalan secara transparan dan terukur.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow